 |
| Para petani gembira dapat bantuan dari KLHK ketika perekonomian lesu dampak covid-19 |
Jakarta (#Bogor) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mendorong ekonomi lokal melalui program Perhutanan Sosial. Terlebih, saat kelesuan ekonomi karena pandemi Covid-19. Nah, perhutanan sosial diyakini mampu bertahan karena tak bergantung dari komponen impor. Selain kampanye minum produk herbal dengan cara membeli hasil produksi petani hutan, KLHK juga beri bantuan alat ekonomi produktif kepada masyarakat dan dukung pengembangan usaha Perhutanan Sosial.
''Alhamdulillah alat ekonomi produktif ini sudah diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. KLHK akan lebih intensifkan lagi program perhutanan sosial, karena terbukti mampu menyediakan lapangan pekerjaan, dan bahan baku industri. Selain itu juga dapat meningkatkan ekonomi di pedesaan, seraya meningkatkan nilai tutupan hutan,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar (31/3).
Bantuan ekonomi produktif tahap awal diberikan kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sinar Mandalawangi di Desa Mandalasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut dan KUPS Mandalagiri 1 di Desa Rancasalak, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Bantuannya berupa alat roasting kopi untuk memanggang kopi sehingga memunculkan rasa asli biji kopi agar rasanya lebih nikmat. Juga bantu grinder kopi, berfungsi menggiling atau menghaluskan biji kopi, serta berbagai alat pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas petani.
Pendekatan ini, menurut Siti, bersifat holistik dan integratif. Jadi dari hulu melalui pengembang komoditas agroforestri, silvofisheri dan silvopastura, dan mengembangkan produk untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pangan dan input untuk kebutuhan industri di beberapa komoditas. Ini dikenal dengan pendekatan ekonomi subsisten.
Hingga 22 Maret 2020 telah ada 6.940 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Terdiri dari komoditas agroforestri (32%), buah-buahan (15%), wisata alam (12%), kayu-kayuan (11%), Kopi (8%), tanaman pangan (8%), madu (4%), aren (3%), hasil hutan bukan kayu lainnya (3%), rotan dan bambu (3%), dan kayu putih (1%).
Oleh karenanya, ketika ancaman perlambatan ekonomi, KLHK hadir mendampingi dukungan ekonomi produktif dan bantuan pengembangan usaha perhutanan sosial (Bang PeSoNa), serta terus sosialisasi ajakan mengkonsumsi produk herbal dari masyarakat petani hutan. “Ini penting untuk menumbuhkan optimisme bersama di masa pandemi Covid-19, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat di Desa,'' jelas Siti.
Dari hasil evaluasi KLHK, bantuan alat ekonomi produktif mampu meningkatkan nilai tambah produk secara signifikan. Misalnya kopi dari cherry menjadi bubuk kopi ada penambahan nilai tambah sebesar 30-40%. Program ini nantinya akan disebar kepada kelompok tani hutan di lima wilayah Balai Perhutanan Sosial. Diantaranya di Sumatera, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua-Maluku.
Adapun besaran anggaran yang disiapkan mencapai Rp 47 miliar, berupa pengadaan 470 alat ekonomi produktif dan Rp 50 miliar melalui peningkatan kapasitas pembangunan Perhutanan Sosial Nasional atau “Bang Pesona” untuk modal usaha (ma).
